BANDA ACEH - Ann
Sejumlah duta besar negara sahabat dan duta Uni Eropa, serta para perunding yang terlibat dalam MoU Helsinki, diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada sidang paripurna istimewa pengukuhan Wali Nanggroe X, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, Jumat (14/12) malam.
DPRA juga sudah berkordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan kegiatan tersebut. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Aceh yang juga anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, Rabu (13/12), saat dimintai tanggapannya terkait perkembangan persiapan pengukuhan Wali Nanggroe X.
“Kita terus persiapkan secara instens persiapan pengukuhan. Staf sekretariat bekerja ekstra mengejar sisa waktu, termasuk menyiapkan undangan dan gladi. Personel keamanan juga sudah dikordinasikan dengan pihak kepolisian,” kata Al-Farlaky.
Politisi muda Partai Aceh ini menambahkan, masalah penyebaran undangan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Wali Nanggroe untuk memastikan tidak ada undangan penting yang tertinggal, baik untuk tamu dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Para duta besar yang diundang seperti Duta Besar Uni Eropa dan anggota Uni Eropa di Indonesia, Dubes Amerika, Dubes Singapore, Dubes Malaysia, Dubes Brunei Darussalam, Dubes Finlandia, Dubes Swedia, Konsul Jenderal Singapore Medan, Dubes Norwegia, dan Dubes Arab Saudi.
Dari para perunding MoU Helsinky yang diundang seperti Marthi Arthisari, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Yusuf Kalla, Mendagri, Hamid Awaluddin, Juha Christensen, Farid Husein, Sofyan Djalil, dan sejumlah pimpinan tinggi negara lainnya.
Sedangkan dari dalam daerah sendiri yang diundang adalah semua unsur stakeholder, ulama, Komite Peralihan Aceh (KPA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (Muna), pengurus partai politik, para bupati/wali kota, pengusaha, rektor, dan sejumlah pihak lainnya.
Sedangkan bagi media yang meliput pengukuhan Wali Nanggroe, kata Iskandar, agar bisa melapor ke sekretariat humas dan protokoler DPRA. “Teman-teman wartawan silakan mendaftar untuk mendapat badge peliputan sehingga bisa masuk dalam gedung,” katanya.
Presiden Gerakan Mahasiswa Aceh (GMA), Sopian, menilai bahwa rencana pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh terkesan terburu-buru. Padahal masih banyak proses yang harus dilalui, yang akan menujukkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe memang pantas dipertahankan.
“Seharusnya para pihak yang bertanggung jawab terhadap pemilihan Wali Nanggroe bertindak secara tepat. Kalau terburu-buru seperti ini, justru akan membuat lembaga hasil perjuangan Bangsa Aceh ini seperti sebuah UKM,” kata Sopian dalam siaran persnya, Kamis (13/12).
Untuk diketahui, UKM adalah singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa, yaitu organisasi mahasiswa yang dibentuk berdasarkan kesamaan minat, baik di bidang olahraga, kepecintaalaman, seni atau lainnya.
Lebih lanjut, Sopian mengatakan, pemilihan Wali Nanggroe juga harus berkualitas sesuai dengan perkembangan zaman. “Jangan sampai proses pemilihan Wali Nanggroe lebih buruk dari pada pemilihan keuchik. Karena ini sangat memalukan Bangsa Aceh yang notabene sebagai bangsa yang punya ide dan gagasan yang cemerlang,” tandasnya.
Ia juga meminta semua pihak yang terlibat sebagai panitia agar menghargai ulama Aceh, yaitu dengan bersilaturrahmi dan meminta pendapat ulama terkait keberlangsungan Lembaga Wali Nanggroe. “Dari awal perjuangan kita selalu bersama doa ulama, masa sekarang semudah itu kita lupakan,” singgung Presiden GMA ini.
Terakhir ia menyatakan bahwa Lembaga Wali Nanggroe lahir melalui perjuangan bersama yang menumpahkan darah rakyat Aceh. Karena itu ia mengharapkan Malik Mahmud sadar. “Jadi kami tegaskan, sudah selayaknya Malik Mahmud sadar. Sebagai para penerus bangsa, kami tunggu kebijaksaan beliau,” tutup Sopian.(*)
