BANDA ACEH - ANN
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengadakan pertemuan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penguatan dan pemanfaatan kawasan Sabang yang berlangsung di Kyriad Muraya Hotel Banda Aceh, (17 Desember 2018).
Plt Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT mengatakan, Pemerintah Aceh juga mengeluarkan regulasi yaitu, keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang No.193/034 Januari 2001 tentang pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, sehingga Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2010 tentang pelimpahan kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.
"Sebagaimana isu yang sedang hangat di perbincangkan saat ini terkait pembangunan Kanal Kra Thailand menghubungkan Laut Andalam atau ujung atas Selat Malaka Langsung ke Laut China Selatan sehingga dengan adanya proyek ini juga diproyeksikan akan meningkatkan daya saing Pelabuhan Bebas Sabang, khususnya Sabang akan dilintasi kapal - kapal dari Negara Indochina ke Australia dan Selandia Baru lanjut sebaliknya," ujarnya.
Didampingi itu, Ketua YARA, Safaruddin SH menyatakan, hal ini juga sangat memberi dampak yakni bisa untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi baru termaksud logistik kapal, perdagangan komoditas ekspor - impor dan lain sebaginya.
Namun khusus Sabang, akan jadi titik penting layaknya Singapura pada pelayanan 'Tradisional' jika Kanal Kra di Thailand bagian selatan sepanjang 102 Km telah beroperasi pada tahun 2025 nanti.
"Biarpun posisi Sabang strategis pada jalur pelayaran terusan Kra, wilayah Titik Nol Indonesia tersebut tidak akan dilirik perusahaan - perusahaan pelayaran besar bila tidak ada fasilitas yang setara dengan Singapura untuk keperluan industri pelayanan dunia," katanya.
Safaruddin berharap, rangkaian dalam kegiatan pertemuan FGD ini dapat bermanfaat dengan semua pandangan - pandangan dari seluruh peserta dari berbagai kalangan sektor dalam memperkuat kelembagaan BPKS guna melakukan pengembangan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang.
