Selain masalah tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, juga menyoroti lapas di Aceh mengatakan itu kalau di bilang mewah tidak mewah itu hanya gubuk sambil bercanda sama wartawan waktu di wawancara, ujar Nasir pemasyarakatan dan rumah tahanan. Dia mengaku hingga kini masih dalam proses pembahasan di komisinya. Sebab, fasilitas dalam penjara makin banyak maka terlalu sempit oleh karena itu menyangkut hak asasi manusia.
"ini sangat penting karena ini menyangkut hak asasi manusia. Ini juga menyangkut kebutuhan bagi narapidana, selama ini terjadi di lapas," ujarnya
Dalam kunjungannya, Nasir juga meminta Kanwil Kemenkumham untuk bekerjasama dengan pihak lain yang nonpartisan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat Aceh tentang kesadaran hukum. Karena hanya dengan adanya kesadaran hukum di setiap warga Aceh maka lapas atau rutan niscaya tidak disesaki para pelanggar hukum.
"Tak hanya itu, perkembangan organisasi bantuan hukum yang merupakan implementasi dari UU Bantuan Hukum terlaksana baik di wilayah Aceh. Sebab, lahirnya UU ini berawal dari sebuah keprihatinan yang mendalam terkait kasus-kasus hukum yang terjadi di sejumlah daerah," tandas Nasir.
