Beberapa isu yang menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait penanganan kemiskinan di Aceh, penanganan stunting, inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Dana Otonomi Khusus Aceh.
Salah satu yang mencuat dalam pertemuan itu adalah Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. Di mana, Achmad Marzuki mengajukan kepada Presiden agar Kawasan tersebut dijadikan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan untuk Kawasan BPKS diberikan impor khusus dengan rentang waktu.
“Selanjutnya PON XXI Sumut-Aceh tahun 2024 juga belum tersedia dana. Kawasan Industri budidaya perikanan seluas 1.000 hektar, percontohan garam tunel, dan pengerukan muara juga menjadi bahasan kita,” sebutnya.
“Juga agar Bapak Presiden berkenan bisa menetapkan Dataran Tinggi Gayo Alas sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional,” kata Achmad Marzuki.
Selain itu, Pj Gubernur juga meminta dukungan Presiden terkait program Transmigrasi lokal, dukungan atas kelanjutan pembangunan Jalan Jantho – Keumala (missing loink/jalan nasional yang link terputus) serta pembangunan Kutacane – Langkat untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
“Kita juga meminta kepada Bapak Presiden untuk perpanjangan dan penambahan dana otsus Aceh,” kata Achmad Marzuki.
Selain itu, kepada Presiden, Achmad Marzuki melaporkan beberapa aksi cepat yang dilakukan pemerintah Aceh untuk mengentasi kemiskinan dan membuka akses lapangan kerja kepada masyarakat. Di antaranya adalah dengan membuka ekspor langsung CPO via pelabuhan di Aceh, membangun Kawasan Lumbung Pangan dan Pakan Ternak, membangun pabrik minyak goreng, tepung tapioka dan gula serta membangun agro-industri dan atsiri.
Selain itu, Achmad Marzuki mengatakan, pemerintah juga melakukan pembangunan dryport di Bener Meriah untuk ekspor kopi dan produk daerah Kawasan tengah Aceh dan melakukan pengawalan potensi investasi seperti Semen Laweung, dan lainnya.
