Sebagai mana diketahui, Bali adalah provinsi dengan rangking pertama di Indonesia dalam hal jumlah desa mandiri, yang mencapai 50% dari jumlah seluruh desa di provinsi itu. “Bali patut dijadikan contoh atau role model bagaimana tata kelola pemerintahan desa dilaksanakan sehingga banyak desa-desa yang menjadi mandiri. Karena itu, DPMG, Bappeda, Karo Adpemb, BPKA, Dinas Pariwisata serta Perkim melaksanakan belajar aktif ke Bali, 27 sampai dengan 29 September 2022 untuk belajar tiga hal pertama, desa mandiri, bagaimana pengembangan wisata di level desa dan evaluasi RPJPD,” kata Ahmad Dadek selaku pimpinan rombongan.
Menurutnya, banyak hal yang dipelajari dari Bali, terutama dalam memandirikan desa untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakatnya. “Saya sudah bisa menarik benang merah bahwa kemandirian desa diawali dengan penginputan data yang serius dari desa,” ujar Dadek seraya menambahkan, tidak ada istilah kalau desa mandiri dana desanya dipotong, justru aturan mengharuskan ditambah 10% sebagai dana tambahan atas kinerja pemerintahan desa setempat.
Provinsi terbanyak yang berhasil memandirikan desanya secara nasional adalah Bali urutan pertama disusul DIY, Jatim, Jabar, Sumbar, Kaltim, Babel, NTB, Kalbar, Sulut. Di Bali terdapat empat kabupaten yang masuk sepuluh besar nasional diantaranya Denpasar, Badung, Tabanan, Klungkung, Gianyar. Sedangkan Aceh dari 6497 desa yang ada, baru 224 desanya mandiri.
Rombongan belajar aktif diterima Kepala Bidang Bappeda serta SKPD terkait lainnya, dengan dua kecamatan Kuta Utara dan Densel dengan desa yang nomor satunya Peliatan.
Kepala Bappeda Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia ST, mengatakan keberhasilan Bali dapat tercapai karena adanya komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder, mulai dari Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, Seluruh OPD terkait, kesungguhan dan peran serta dari Tenaga Pendamping Profesional se-Provinsi Bali dalam melakukan dan pembinaan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; pelaksanaan pendataan dan pengukuran hingga update data IDM setiap tahunnya.
Sementara itu, pihak Dinas Pemberdayaan Desa dan Catatan Sipil Bali juga membantah, bahwa jika sebuah desa jadi mandiri maka akan terjadi pengurangan dana desa. “Tidak benar, justru dengan mandiri, aturan menyatakan bahwa harus ditambahkan 10% lagi sebagai dana tambahan kinerja,”salah satu staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan serta Pencatatan Sipil Bali.
Kepala DPMG Aceh, Dr Zulkifli mengatakan bahwa dari 6497 desa di Aceh, baru 224 buah yang mandiri dengan dominasi Kota Banda Aceh sebanyak 60 gampong. “Banyaknya gampong yang masih keliru dalam pengisian atau pengkinian data kuesioner IDM. Adanya kekhawatiran oleh Pemerintah Gampong jika berstatus “Mandiri” maka tidak mendapatkan bantuan dana. Perencanaan kegiatan pembangunan di gampong belum mengacu kepada rekomendasi IDM.”ujar Zulkili.
Pemerintah Aceh melaksanakan beberapa strategi dalam pelaksanaan Pemerintah Gampong, seperti melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan validitas data dalam pengisian atau pengkinian data kuesioner IDM, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Gampong terhadap reward yang bias dicapai jika meningkatkan status gampong, yaitu: Gampong yang status IDM “Berkembang”, “Maju”, dan “Mandiri” berhak mendapatkan dana alokasi kinerja (4%) dari alokasi dasar DD.
Gampong yang status IDM “Mandiri” dapat melakukan pencairan DD hanya 2 tahap yaitu Tahap I 60% dan Tahap II 40%. Melakukan pembinaan kepada Aparatur Gampong untuk melakukan percepatan peningkatan status IDM dengan cara menghadirkan atau menjadikan rekomendasi IDM sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan pembangunan di gampong. Sehingga kegiatan pembangunan tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan status IDM gampong.
Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besanya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
Desa Kutuh
Tim juga mengunjungi Desa Kutuh, Kabupaten Badung, yang diterima langsung oleh kepala desa atau perbekel, Wayan Purja. Desa ini mempunyai Pendapatan Asli Desa sebanyak 18 M, namun desa di Bali dibagi dua dalam satu wilayah yaitu Desa Dinas yang diketuai Perbekel dengan APBDesnya dengan Bumdesnya, dan juga Desa Adat yang diketuai kepala adat yang juga merangkap ketua agama dengan Bumdanya atau Badan Usaha Milik Desa Adat.
Desa ini mempunyai beberapa sumber pendapatan desa terutama dari BUMDAnya berupa pengelolaan obyek wisata Pantai Pandawa yang dikelola Desa Adat Kutuh, kemudian juga ada Kegiatan plastic exchange dimana sampah plastic yang dikutip dari obyek wisata terutama ditukar dengan beras, desa ini juga memiliki program anti korupsi.
