Hal itu disampaikan Mawardi dalam Rapat Koordinasi Percepatan penurunan stunting di Aceh, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh , Jumat (30/9/2022).
Mawardi menerangkan, untuk menurunkan angka stunting diperlukan sebuah tindakan sinergi, serius dan masif dari semua elemen dan sektor, serupa dengan yang dilakukan dalam menanggulangi wabah Covid-19. “Kita tidak bahas barang baru lagi (stunting), hanya saja kita hendak memperkuat dan mengoptimalkan kembali aksi langkah kolektif kita dalam penurunan angka stunting di Aceh,” kata Mawardi dalam rapat tersebut.
Hanya saja, sebut Mawardi, diperlukan penguatan langkah-langkah dalam aksi penurunan angka stunting ini, mulai dari penguatan gampong atau desa guna memastikan dana desa dialokasikan untuk urusan stunting yang dibarengi dengan menggerakkan para kader PKK secara berjenjang.
Kemudian, tenaga kesehatan (Nakes) mulai dari Bidan Desa rutin memantau dan melakukan intervensi terhadap 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sesuai program kesehatan. Memastikan dukungan kegiatan dan anggaran APBA dan APBK, serta diperlukan keterlibatan stakeholder sesuai fungsi dan kewenangan.
Selain itu, ia juga menyebutkan, tugas utama dalam upaya mengeliminasi stunting, pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang memiliki tugas pokok di mulai dari TPPS tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga tinggal paling rendah gampong.
Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, Safuadi mengatakan, permasalahan stunting berkorelasi dengan masalah kemiskinan, karenanya saat ini sebagai lembaga vertikal atau perwakilan kementerian di daerah selaku inisiator ikut mengupayakan agar Aceh bisa keluar dari kemiskinan. “Tim pengendalian inflasi sudah terbentuk dan sudah intervensi di mana kami akan melaporkan perkembangannya setiap minggu kepada ketua. Jadi harapan kami hal sama juga bisa kita lakukan di penanganan stunting,” pungkasnya.
