Forum yang akan diselenggarakan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh pada 25 Januari 2023 ini akan dibuka Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan akan dihadiri Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Head of BSI Institute Luqyan Tamanni, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh Yusri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Sarwani, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan, dan Ketua Umum Diaspora Aceh Global Mustafa Abubakar.
Regional CEO I Aceh Bank Syariah Indonesia Wisnu Sunandar mengatakan, tujuan diadakannya acara ini adalah sebagai wujud komitmen dan dukungan Bank Syariah Indonesia untuk memberikan insight terkait bagaimana pengembangan iklim investasi di Aceh dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di provinsi paling Utara Indonesia.
"Kami meyakini kolaborasi dengan seluruh stakeholders di tingkat pusat dan daerah dapat menjadi kunci kesuksesan dalam membangun iklim investasi yang berkelanjutan," jelasnya.
Menurut Wisnu, kegiatan ini dapat memberikan banyak insights dari berbagai kalangan dalam meningkatkan dukungannya mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Adapun tujuan seminar ini adalah untuk mendiskusikan strategi pengembangan ekonomi Aceh di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pasca pandemi Covid-19, termasuk melalui peningkatan investasi. Selain itu, seminar ini juga diselenggarakan sebagai sarana meningkatkan literasi masyarakat akan prospek dan outlook ekonomi dan keuangan syariah 2023.
Wisnu menyebut, implementasi Qanun Aceh No.11/2018 Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku sejak Januari 2022 bisa sukses dengan meningkatkan investasi dan kesejahteraan masyarakat di Aceh, maka ini menjadi contoh bagaimana industri halal dan ekonomi syariah dapat menjadi penopang pengembangan ekonomi suatu daerah.
“Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi syariah, salah satunya yaitu dengan pengembangan ekonomi syariah berbasis kewilayahan. Strategi pengembangan berbasis kewilayahan tersebut dilakukan karena banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih cepat dibanding daerah lainnya, termasuk beberapa kepala daerah yang berkomitmen penuh mendukung pengembangan ekonomi syariah di wilayah otoritasnya,” tutur Wisnu.
BSI, lanjut Wisnu, berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum para stakeholder dan pemangku kepentingan di Aceh untuk duduk bersama dalam merumuskan solusi mempercepat pemulihan dan pengembangan ekonomi secara cepat, tepat, dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. “Ini yang mendorong diperlukannya diskusi antar-pemangku kepentingan yang terkait melalui pelaksanaan seminar ini. Forum high level ini akan mempertemukan berbagai pihak yang memiliki keterikatan dengan Aceh, untuk sama-sama memberikan solusi dalam mempercepat pemulihan dan pengembangan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik ke depannya. Agenda ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan outlook perekonomian dan investasi di tahun 2023 secara nasional maupun regional Aceh,” tutupnya.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, kinerja investasi Aceh beberapa tahun terakhir naik. Tahun 2021, realisasi investasi di Aceh mencapai Rp 10,9 triliun atau 163,9% di atas target yang ditetapkan dalam RPJM Aceh 2017-2022, sebesar Rp 6.65 triliun. Di tahun 2022 lalu target realisasi investasi Aceh mencapai Rp 7,3 triliun. Realisasi investasi Aceh tahun 2026 menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, kata dia, diperkirakan meningkat menjadi Rp 12,86 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 4,25%.
