Sulaiman mengatakan, kebijakan Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) tersebut salah kaprah. Pasalnya, penerapan QR Code untuk pengisian BBM subsidi berlaku sejak Senin (13/3/2023) cuman berlaku di SPBU wilayah Aceh saja.
“Pertamina jangan jadikan Aceh sebagai ‘Kelinci Percobaan’ penerapan QR Qode untuk pengisian BBM subsidi, masyarakat sudah susah dapat minyak, malah dipersulit,” kata Sulaiman kepada Wartawwn, Selasa (21/3/2023).
Menurut Politisi Partai Aceh ini, PT Pertamina telah menjadikan Aceh sebagai alat percobaan program yang dapat menimbulkan stigma negatif. Sebab, hampir diseluruh SPBU di Aceh selalu ditemukan antrian panjang pengisian BBM.
“Pilot project QR Code Pertamina itu dilakukan atas kehendak pribadi tanpa menganalisis dan pertimbangan yang matang, jadi terkesan bawahan cari muka atasan,” Kata mantan Ketua DPRK Aceh Besar ini.
Dijelaskan Sulaiman, permasalahan utama terkait BBM subsidi menjadi langka dan banyak disalahgunakan disebabkan oleh disparitas atau kenaikan harga yang cukup tinggi antara Pertalite dengan BBM non subsidi.
“Sebelum dinaikan harga BBM subsidi jarang ditemukan adanya antrian panjang di SPBU, belum lagi kouta BBM subsidi untuk Aceh yang terus berkurang setiap tahun, nah jadi dimana letak efisiensi QR Qode,” tandas Sulaiman.
Seharusnya, kata Sulaiman, PT Pertamina menambah pasokan BBM subsidi bagi seluruh SPBU di Aceh, apalagi menjelang bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri akan terjadi peningkatan penggunaan BBM.
“Pertamina harus memastikan stok BBM tersedia di bulan Ramadhan ini, jangan sampai terjadi kemacetan bagi pengguna BBM, sehingga menimbulkan kekacauan di masyarakat,” pungkas Sulaiman. (Parlementaria)
