Ekonomi Aceh pada 2023 tumbuh 4,23% (yoy), sedikit meningkat dari tahun 2022 yang tumbuh 4,21% (yoy). Namun pertumbuhan tersebut masih di bawah nasional (5,05% yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2023 didukung oleh peningkatan kinerja LU pertanian, khususnya subsektor perkebunan.
Selain itu, pertumbuhan juga didorong oleh pemulihan mobilitas pasca Covid-19 yang tercermin dari pertumbuhan pada LU perdagangan dan LU rransgud. Lebih lanjut, pembangunan PSN sepanjang 2023 yang mendorong LU kontruksi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2023.
Sementara dari sisi penggunaan, pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2024 diperkirakan berada pada range 4,07-4,57 (%yoy). Sementara, inflasi Full Year 2024, diperkirakan berada pada kisaran 2,5±1% (yoy). Pertumbuhan ekonomi secara umum didorong oleh LU pendukung seperti industri pengolahan, akmamin, dan jasa keuangan, serta penguatan ekspor luar negeri.
Terdapat tiga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh, yaitu strategi hilirisasi sektor pertanian dan pengembangan sektor pariwisata mendorong investasi di sektor potensial serta akselerasi pengembangan UMKM dan ekonomi syariah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto menyatakan berkat koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan lembaga terkait, inflasi Aceh pada Februari 2024 mencapai 2,33% (yoy) atau 0,71% (mtm). Di tengah penambahan kota IHK baru dan perubahan tahun dasar, realisasi inflasi tersebut masih berada pada target inflasi nasional 2,5±1%.
"Inflasi bulanan tersebut, utamanya didorong oleh komoditas utama seperti cabai merah, ikan dencis, daging ayam ras, minyak goreng dan beras," ucap Rony Widijarto saat pertemuan BBM, di Banda Aceh, Kamis, 7 Maret 2024.
Menurutmya, untuk mendorong stabilitas inflasi pangan, telah diterbitkan Surat Gubernur Nomor 530/4865 berkaitan dengan intensifikasi pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi Aceh, yang berupa arahan untuk melaksanakan langkah strategis pengendalian inflasi jangka pendek, yaitu realokasi lokasi dan insentifikasi di kawasan pasar strategis.
Selain itu, kata Rony Widijarto, kerja sama antar daerah penting dalam rangka menjamin kesinambungan pasokan antar daerah untuk mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Demi mempertimbangkan hal tersebut, peran aktif Pemda untuk mempercepat implementasi, dan atau memfasilitasi kerja sama antar daerah, semakin diperlukan yang didukung dengan ketersediaan anggaran APBD yang memadai.
"Bank Indonesia juga secara intensif mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Aceh. Jumlah pengguna QRIS per Januari 2024 di Provinsi Aceh telah mencapai 520.013 user, bertambah 6.595 dari bulan sebelumnya," jelas Rony.
Ia menyebutkan Bank Indonesia terus bersinergi dengan PJP melalui berbagai strategi untuk meningkatkan perluasan akseptasi QRIS, baik dari sisi pengguna maupun merchant. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah peresmian Ekosistem Pembayaran Digital Pelabuhan Balohan Kota Sabang yang dilakukan dalam serangkaian acara Sabang Marine Festival 2024, yaitu elektronifikasi/digitalisasi transaksi keluar-masuk pelabuhan menggunakan UE chip-based & QRIS, serta pembelian tiket kapal dan tenant UMKM menggunakan QRIS.
Bank Indonesia, kata Rony, bersinergi dengan perbankan/PJP dan Pemda akan terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan juga mendorong perluasan serta percepatan akuisisi QRIS pada berbagai sektor, antara lain UMKM (klaster warung kopi, barbershop, dan lainnya). BI mendukung pariwisata (tiket masuk destinasi wisata, museum, tiket kapal penyeberangan, penjual souvenir, dan lainnya.
Sementara di bidang sosial keagamaan (zakat, sedekah, infak, masjid, dan lainnya. Di lingkungan pendidikan (koperasi mahasiswa, UKT, dan lainnya).
Rony mengatakan perluasan experience QRIS kepada masyarakat menjadi penting dalam rangka menyambut kunjungan tamu Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut pada September 2024.
Selanjutnya, ujar Rony, untuk mendorong pengembangan UMKM, keuangan inklusif, dan syariah di Provinsi Aceh, dilaksanakan berbagai kegiatan di antaranya, FGD Temu bisnis BI-PT PEMA-Perbankan dan Pemetaan UMKM potensial ekspor dan pembiayaan. Termasuk Aceh fashion collaboration, pelatihan tenun Gampung Nusa dan songket, pengembangan sistem irigasi tetes dan pengembangan Rice Milling Unit (RMU) di Provinsi Aceh.
"Ada pula pengembangan rumpon berbahan ijuk," tegas Rony.
Lebih lanjut, sebutnya, pada 6 Maret 2024 telah dilaksanakan kegiatan Festival Meukat Halal dalam rangka Road to Festival Syariah Sumatera 2024. Kegiatan terdiri dari sosialisasi sertifikat hal oleh LPPOM MPU Aceh dan Satgas Halal Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, Pendampingan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha yang menjadi peserta kegiatan serta pelatihan kepada Pendamping Produk Halal (PPH).
Terakhir, ucap Rony, pelaksanaan BBM bulan Maret 2024 juga turut dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indoensia Provinsi Aceh (Prabu Dewanto), Kepala Tim Perumusan KEKDA (Hendy Hadiyan), Kepala Tim Kebijakan Sistem Pembayaran (Rachmat Ryanto) serta rekan-rekan mitra jurnalis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
