Ratusan pegawai kontrak Pemerintah Aceh dari berbagai instansi menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Aceh pada Selasa (14/1/2025).
Mereka menuntut agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Aksi serupa juga dilakukan di Kantor DPR Aceh.
Dalam pertemuan dengan para pendemo, Plt Asisten III Setda Aceh yang juga Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Abdul Qahar, menyampaikan bahwa pemerintah Aceh sangat mengapresiasi aspirasi yang disampaikan para pendemo.
Abdul Qahar menjelaskan bahwa kebijakan terkait PPPK, termasuk status penuh waktu atau paruh waktu, ketetapan sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat.
"Kebijakan ini bukan di tangan kita, tapi kami akan terus berjuang untuk menyampaikan tuntutan kalian ke pemerintah pusat," ucap Abdul Qahar.
Abdul Qahar juga menambahkan bahwa Pemerintah Aceh telah mengusulkan seluruh pegawai yang terdata dalam database BKN untuk diangkat menjadi PPPK.
Meskipun demikian, keputusan akhir mengenai kuota dan status pegawai akan ditentukan oleh pemerintah pusat.
"Kami berusaha agar semua yang sudah mengabdi lama bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Kami akan terus mengusulkan agar mereka diangkat menjadi PPPK penuh waktu," tegasnya.
Abdul Qahar juga mengungkapkan bahwa Penjabat Gubernur Aceh Dr. Safrizal ZA, telah menerima langsung aspirasi dari para pendemo dan berkomitmen untuk menyampaikan hal ini ke pemerintah pusat.
"Pak Gubernur menelpon langsung dan mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan. Beliau akan segera mendiskusikan hasilnya dengan pihak terkait," lanjut Abdul Qahar.
Sementara itu, para pendemo berharap agar pemerintah Aceh dapat memperjuangkan agar mereka yang belum lulus seleksi PPPK pada tahap pertama dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Mereka juga meminta agar kuota PPPK diperbanyak demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang telah lama mengabdi di Pemerintah Aceh.
Sementara itu, para pendemo berharap agar pemerintah Aceh dapat memperjuangkan agar mereka yang belum lulus seleksi PPPK pada tahap pertama dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Mereka juga meminta agar kuota PPPK diperbanyak demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang telah lama mengabdi di Pemerintah Aceh.[]
