Banda Aceh - Ann
Dana Desa untuk Bupati Pidie (Abusyik) berdialog bersama para Bupati/ Walikota atau yang mewakili serta para SKPK terkait dari Kabupaten/ Kota; melakukan Dialog Kebijakan Dana Desa Untuk Lingkungan. Dalam hal ini Kabupaten Pidie telah memperbupkan dana desa untuk hal tersebut dalam perbup Nomor 12 Tahun 2018. Kabupaten Pidie merupakan kabupaten pertama di Aceh dan Indonesia yang telah melakukan hal tersebut. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019. Didalamnya seluruh provinsi Aceh untuk menjadi Desa Proklim yang siap menjaga lingkungan dan berketahanan iklim.
Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak sekadar berada di meja negosiasi internasional. Di tingkat lokal, berbagai upaya dilakukan.
Salah satu terobosan baru dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh. Pidie menyusun dan mengesahkan Peraturan Bupati Pidie No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018.
Beleid yang mengatur penggunaan dana desa itu menjadi yang pertama di Indonesia yang memasukkan prioritas pemanfaatan anggaran untuk perlindungan lingkungan dan hutan.
Bupati Pidie Roni Ahmad membeberkan peraturan tersebut dilahirkan dengan semangat mendorong penggunaan anggaran di 730 desa di Pidie agar lebih berpihak pada pelestarian lingkungan dan hutan di tingkat tapak.
Menteri LHK: COP-24 Panggung RI Tunjukkan Aksi Perubahan Iklim
Politik anggaran tersebut, menurutnya, dibutuhkan untuk melindungi hutan sekaligus menghindarkan masyarakat dari potensi krisis sumber daya air dan pangan.
"Di Pidie, kanan kiri semua yang kita lihat hutan. Hutan memberikan kita sumber penghidupan. Hutan memberi kita air, makanan, dan oksigen. Sumber air bukan dari waduk dan sebagainya tapi dari hutan. Makin banyak pohon, makin banyak air," ujarnya dalam Dialog Kebijakan Dana Desa untuk Lingkungan di Banda Aceh, Hotel Hermes Palace Banda Aceh
Jumat (23/11/2018).
Dalam Perbup yang disahkan April lalu tersebut, diatur mengenai kewajiban pembiayaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup skala gampong atau desa.
Kegiatan itu di antaranya meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, pembersihan daerah aliran sungai (DAS), pemeliharaan hutan gampong, penghijauan areal hutan, pengelolaan sampah dan kegiatan lainnya.
Roni mengatakan perlindungan hutan diperlukan tidak hanya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam, tapi juga menghindari masyarakat dari bencana ekologis.
Pasalnya, Pidie merupakan salah satu daerah yang kerap dilanda banjir. Kabupaten itu merupakan hulu delapan DAS di Provinsi Aceh.
"Bencana yang sering datang harus kita perhatikan. Tugas kita untuk merawat hutan dan tidak seenaknya menebang kayu," imbuh bupati yang baru menjabat sejak 2017 itu.
Perbup tersebut digodok sejak tahun lalu melalui proyek Support to Indonesia’s Climate Change Response-Technical Assistance Component (SICCR-TAC) yang didanai Uni Eropa.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agung Setyabudi mengapresiasi lahirnya Perbup tersebut. Ia menekankan perlindungan hutan dan lingkungan amat dibutuhkan dalam rangka nmenurunkan emisi Indonesia.
Inisiatif yang dilakukan Kabupaten Pidie tersebut juga bakal dibawa ke konferensi perubahan iklim COP-24 di Polandia, awal Desember mendatang. Hal itu sebagai diplomasi RI bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim telah sampai di tingkat tapak.
"Kesepakatan Paris sudah mencanangkan dunia harus menahan pemanasan global di bawah dua derajat celcius. Di tingkat tapak, masyarakat berperan penting dalam penurunan emisi. Kita akan mengirim bupati ke Polandia untuk tunjukkan ke dunia kita serius menangani perubahan iklim," ujarnya.(*)
