Banda Aceh | ANN Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Aceh sepakati Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) tenteng kerjasama dalam rangka publikasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, PT Aceh Media Grafika, Pusat Pelatihan Pengembangan dan Kajian Administrasi Negara serta Badan Statistik Aceh di Hotel Grand Nanggroe, Kamis (14/3/2019).
Tujuan dari MoU ini untuk untuk membangun kemitraan dan pemanfaatan potensi serta kompetensi yang dimiliki oleh pihak terkait dalam meningkatkan publikasi dan informasi yang mempunyai nilai edukasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pencerahan Masyarakat, Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI, serta mengabdi kepada Bangsa dan Negara.
Sekretaris Kominsa Aceh Masrimin saat dimintai keterangan oleh media mengatakan, akan melakukan koordinasi secara kontinu terkait setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN untuk kita publikasikan melalui website yang dimiliki oleh kominfo.
"Kita akan terus dukung kegiatan Pemerintah Aceh termasuk yang vertikal dalam hal publikasi melalui kanal-kanal informasi yang kita miliki, agar masyarakat luas bisa mengetahui berbagai informasi terkait program-progarm Pemerintah Aceh," jelas Masrimin.
Pelaksanaan MoU ini juga bersamaan dengan pembukaan rapat kerja pertemuan integrasi kampung KB bersama mitra kerja tingkat provisi dan kabupaten/kota Se-Aceh tahun 2019.
Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Rahmad Fitri mewakili PLT. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalama sambutannya mengatakan masalah kependudukan merupakan pilar utama pembangunan bangsa, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, sehebat apapun program yang kita jalankan tidak akan efektif.
"Masalah kependudukan harus kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga program-program lain dapat menyesuaikan dengan data kependudukan yang ada,"jelasnya.
Visi pembangunan Aceh sebagaimana tertuang dalam RPJM 2017-2022 adalah mewujudkan Aceh Damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani, untuk mewujudkan visi ini harus sejalan harus dengan visi BKKBN karena faktor pengendalian penduduk menjadi salah satu bagian penting di dalamnya, yaitu mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang guna tercipta keluarga yang berkualitas.
"Sosialisasi KB harus kita tingkatkan diseluruh daerah, dengan ber-KB, keluarga akan lebih maksimal memberikan perhatian kepada anak-anaknya sehingga cita-cita membangun keluarga berkualitas dapat tercapai," jelasnya.
Program KKBPK juga bermanfaat menurunkan angka kematian ibu, serta mendorong keluarga agar lebih sejahtera, keberhasilan program KKBPK memang tidak bisa terlihat dalam waktu yang singkat. Tapi harus dipahami pula, program ini dapat mempengaruhi keberhasilan program-program lainnya, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan sebagainya.
"Kita harus yakin, bahwa program KKBPK tidak bertujuan untuk membatasi kelahiran, tapi mengatur dan merencanakan kelahiran secara bijaksana agar lahir anak-anak yang sehat dan cerdas," ungkapnya.
Rahmad menyebutkan sebagai catatan, data BPS menyebutkan, pertumbuhan penduduk Indonesia lima tahun terakhir ini berkisar 1,49 persen, pertambahannya sekitar 4,5 juta jiwa per tahun, khusus Aceh, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,8 persen per tahun.
"Untuk mencegah timbulnya Iedakan penduduk dimasa depan, program Kampung KB yang sudah dicanangkan sejak tahun 2016 segera dilakukan lntervensi secara total oleh lintas sektor terkait agar pencapaiannya sesuai dengan yang direncanakan" tegasnya
Pelaksana Tugas Deputi Advokasi Pergerakan dan Informasi BKKBN, M.Yani mengatakan, Indonesia telah mengukir sejarah keberhasilan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,31 persen selama periode 1971-1980, menjadi 1,49 % periode 2000-2010 dan 1,36 persen selama periode 2010-2016. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini konsisten dengan penurunan angka kelahiran total (atau TFR) dari 5,61 anak per wanita usia subur pada tahun 1971 menjadi 2,38 pada tahun 2018.
Disamping penggunaan kontrasepsi yang terus meningkat, faktor penentu pengendalian angka kelahiran total, adalah meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan. Perempuan Indonesia menunjukkan kecenderungan menikah pada usia yang lebih matang, dari 18 tahun pada tahun 1991, menjadi 21 tahun pada tahun 2018.
"Penurunan angka kelahiran total telah merekayasa struktur umur penduduk untuk menciptakan peluang terjadinya bonus demografl yang dimulai sejak tahun 2012, ini ditandai dengan rasio ketergantungan di bawah 50 per 100 penduduk usia produktif", ujarnya.
menurutnya proyeksi bonus demografi akan membuka jendela peluang pada tahun 2020 sampai 2030. Jika program Keluarga Berencana tetap menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah, maka usia bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan.
Seiring dengan keberhasilan pengendalian penduduk dan terwujudnya momentum bonus demografl tersebut, maka proporsi penduduk Ianjut usia juga mengalami peningkatan, untuk itu perlu diambil kebijakan dan langkah-Iangkah yang tepat agar penduduk berusia Ianjut “lebih sejahtera dihari tua dan tidak tua sebelum kaya,” jelasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri dalam sambutannya mengatakan untuk meningkatkan ketahanan keluarga disamping faktor ekonomi, BKKKBN menganjurkan agar keluarga melakukan 4 hal, yang pertama keluarga dalam sehari harus berkumpul minimal 20 menit dan terbebas dari gadget, televisi elektronik lainya sehingga pertemuan menjadi berkualitas, kedua keluarga berinteraksi saling bertukar pengalaman antara anggota keluarga dengan komunikasi yang lebih berkualitas, ketiga keluarga berdaya dimana keluarga-keluarga indonesia mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk membuat diri dan keluarganya tidak bergantung kepada orang lain dan yang terakhir keluarga peduli serta berbagi, karene kelurga lebih mampu memiliki kepedulian dan keinginan untuk berbagi dengan orang yang lebih membutuhkan.
