BANDUNG - ANN
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award Tahun 2018 ini dirangkai dengan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada sejumlah 11 pemerintah provinsi dan 174 Kabupaten/Kota yang tergabung dalam wilayah I yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten dan Jawa Barat, dengan rentang hasil penilaian dari katagori A hingga D.
Menpan RB Syafruddin menyampaikan bahwa penghargaan SAKIP merupakan reward & punishment kepada provinsi maupun kabupaten/kota terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahannya.
"Besar harapan daerah yang belum memperoleh nilai A, harus memperbaiki akuntabilitas kinerjanya dan daerah yang telah memperoleh predikat baik, berhak mendapatkan penghargaan". SAKIP ini kita berikan penghargaan sekaligus ada punishment. Daerah yang mendapatkan nilai BB dan A ke atas mendapatkan reward yaitu dana insentif daerah,” sebut Menpan RB Syafruddin.
Syafruddin juga mengungkapkan, dalam penilaiannya terdapat beberapa indikator efisiensi dalam menjalankan pemerintahan.
"Seperti, e-budgeting dan e-personel-nya, sehingga ujungnya efisiensi anggaran itu gunakan sebaik baiknya untuk kepentingan masyarakat, sehingga bila seluruhnya sudah mendapatkan nilai katagori A tentunya kesejahteraan masyarajat dan seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud," tambah Syafruddin sebelum mengakhiri sambutannya.
Pada acara yang bertajuk Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah I dengan mengambil tema khusus "Making Change Making History" ini Plt. Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi menerima Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 yang diserahkan labgsung Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin dengan predikat CC.
Sementara itu Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung meraih predikat A, 73 provinsi dan kabupaten/kota meraih predikat B, dan 53 meraih CC serta 37 berada di posisi C.
(Alvian Sirait)
