Ba
nda Aceh — ANN
Rencana Pemerintah Aceh membeli empat unit pesawat N 219 dari PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2021-2022sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani menjawab media inj, di Banda Aceh, Sabtu (14/12).
Menurut Juru Bicara yang akrab disapa SAG itu, pada lampiran Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMA Tahun 2017-2022, Bab VI, antara lain menyebutkan, tema pembangunan tahun 2020 untuk memacu tumbuhnya agroindustri dan industri kreatif, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur terintegrasi untuk menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah.
“Teks tentang pesawat terbang, apalagi jenis N219 karya anak bangsa itu, memang tak tersurat, tapi frasa pengembangan infrastruktur terintegrasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah perlu digaris bawahi,” kata SAG.
Akan tetapi orang cendrung melihatnya dalam perspektif yang bebeda, dan itu wajar belaka, lanjut SAG. Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, daerah terluar, daerah terpencl, dan belum ada moda transportasi udara, pesawat N219 itu penting dan mendesak. Mereka yang tinggal di pesisir Aceh, tentu saja beda melihat tingkat urgensinya, sambung SAG.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani menjawab media inj, di Banda Aceh, Sabtu (14/12).
Menurut Juru Bicara yang akrab disapa SAG itu, pada lampiran Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMA Tahun 2017-2022, Bab VI, antara lain menyebutkan, tema pembangunan tahun 2020 untuk memacu tumbuhnya agroindustri dan industri kreatif, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur terintegrasi untuk menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah.
“Teks tentang pesawat terbang, apalagi jenis N219 karya anak bangsa itu, memang tak tersurat, tapi frasa pengembangan infrastruktur terintegrasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah perlu digaris bawahi,” kata SAG.
Akan tetapi orang cendrung melihatnya dalam perspektif yang bebeda, dan itu wajar belaka, lanjut SAG. Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, daerah terluar, daerah terpencl, dan belum ada moda transportasi udara, pesawat N219 itu penting dan mendesak. Mereka yang tinggal di pesisir Aceh, tentu saja beda melihat tingkat urgensinya, sambung SAG.
Ia melanjutkan, Pemerintah Aceh justru hadir untuk menyahuti pelbagai kepentingan masyarakatnya dengan strategi pemerataan pembangunan. Lalu lintas orang maupun barang antarpulau dan antardaerah harus relatif sama lancarnya di seluruh Aceh melalui infrastruktur terintegrasi antarwilayah.
“Pemerintah Aceh justru tampil menyahuti aneka kepentingan dalam masyarakat dengan strategi keadilan dan pemerataan,” kata SAG.
Menyinggung soal prioritas pada pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat, SAG mengatakan, pendekatan pembangunan daerah tidak dilakukan secara parsial melaikan simultan dan terintegrasi.
"Rencana pembelian pesawat N219 tidak akan mengurangi perhatian kita terhadap sektor kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan daya beli," jaminnya.
Pembelian pesawat terbang berkapasitas 19 penumpang tersebut, tambah SAG, justru untuk memicu pertumbuhan investasi di sektor pariwisata, yang memiliki multilayer efek ekonomi.
Sektor pariwisata akan merangsang terbuka lapangan kerja baru, tumbuh industri kerajinan, wisata kuliner, dan sentra-sentara ekonomi produktif lainnya. Ini bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan daya beli, dan pemerataan pembangunan Aceh, tuturnya.
Ia menambahkan, kekosongan penerbangan perintis dari Bandara Sultan Iskandar Muda belakangan ini justru telah mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke Aceh.
Bahkan, kebutuhan ambulance udara untuk evakuasi medis penduduk kepulauan tak bisa lagi dilayani. Rencana pembelian pesawat udara N 219 itu untuk mengisi kekosongan tersebut dan berfungsi juga sebagai ambulance udara.
Korban kecelakaan dan penderita penyakit akut lainnya harus dapat dievakuasi ke rumah sakit yang relevan dalam waktu kurang dari delapan jam. Resiko kematian di perjalanan sangat tinggi bila ada kendala transportasi. Karena itu, Aceh butuh moda transportasi udara seperti pesawat N 219 itu, tambah SAG lagi.
“Urgensi pengadaan moda transportasi udara N 219 itu harus dilihat dari pelbagai dimensi kepentingan masyarakat di segala penjuru Aceh,” tutupnya. [*]
“Pemerintah Aceh justru tampil menyahuti aneka kepentingan dalam masyarakat dengan strategi keadilan dan pemerataan,” kata SAG.
Menyinggung soal prioritas pada pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat, SAG mengatakan, pendekatan pembangunan daerah tidak dilakukan secara parsial melaikan simultan dan terintegrasi.
"Rencana pembelian pesawat N219 tidak akan mengurangi perhatian kita terhadap sektor kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan daya beli," jaminnya.
Pembelian pesawat terbang berkapasitas 19 penumpang tersebut, tambah SAG, justru untuk memicu pertumbuhan investasi di sektor pariwisata, yang memiliki multilayer efek ekonomi.
Sektor pariwisata akan merangsang terbuka lapangan kerja baru, tumbuh industri kerajinan, wisata kuliner, dan sentra-sentara ekonomi produktif lainnya. Ini bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan daya beli, dan pemerataan pembangunan Aceh, tuturnya.
Ia menambahkan, kekosongan penerbangan perintis dari Bandara Sultan Iskandar Muda belakangan ini justru telah mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke Aceh.
Bahkan, kebutuhan ambulance udara untuk evakuasi medis penduduk kepulauan tak bisa lagi dilayani. Rencana pembelian pesawat udara N 219 itu untuk mengisi kekosongan tersebut dan berfungsi juga sebagai ambulance udara.
Korban kecelakaan dan penderita penyakit akut lainnya harus dapat dievakuasi ke rumah sakit yang relevan dalam waktu kurang dari delapan jam. Resiko kematian di perjalanan sangat tinggi bila ada kendala transportasi. Karena itu, Aceh butuh moda transportasi udara seperti pesawat N 219 itu, tambah SAG lagi.
“Urgensi pengadaan moda transportasi udara N 219 itu harus dilihat dari pelbagai dimensi kepentingan masyarakat di segala penjuru Aceh,” tutupnya. [*]
