Mawardi mengatakan, dalam dua tahun belakangan ini ekonomi Aceh mengalami tekanan akibat maraknya wabah Covid19. Ekonomi Aceh merosot hingga ke titik minus 0,37 persen. Namun memasuki tahun 2021, pertumbuhan ekonomi itu mulai membaik. “Tahun lalu pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 3,69 persen, sedangkan ekonomi Aceh bergerak ke titik 2,79 persen,” kata Mawardi.
Memasuki awal tahun 2022, saat ancaman Covid-19 mulai sedikit mereda, aktivitas ekonomi Aceh mulai menggeliat kembali. Dengan situasi yang membaik itu, pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan naik menjadi 5,2 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Aceh juga diharapkan mengalami kenaikan yang sama. Pemerintah Aceh cukup optimis dengan kenaikan itu setelah melihat perkembangan investasi di Aceh selama setahun terakhir ini.
Dari data Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, sepanjang tahun 2021, tercatat realisasi investasi di daerah kita mencapai Rp10,8 triliun, naik 201 persen dibanding investasi tahun 2020. Investasi itu didominasi PMDN sebesar 72 persen. Meningkatnya investasi ini menunjukkan bahwasanya ekonomi Aceh mulai membaik. Peningkatan investasi adalah cara terbaik untuk menggerakkan gairah bisnis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk meningkatkan gairah bisnis di Aceh, Pemerintah Aceh tentu tidak mungkin bekerja sendirian. Modal pembangunan juga tidak mungkin hanya mengandalkan APBN, APBA atau APBK. Peran swasta semestinya harus lebih besar, sebab dunia usahalah yang paling banyak menggerakkan ekonomi rakyat. Tanpa peran dunia usaha, pembangunan daerah pasti berjalan lambat,” kata Mawardi.
Mawardi mengatakan, di sinilah HIMPI sebagai wadah berhimpunnya pengusaha daerah harusnya bisa menjadi kekuatan besar untuk menggerakkan arus investasi ini. “Apalagi kita tahu, anggota HIPMI umumnya pengusaha muda yang memiliki daya juang tinggi dalam menggerakkan peluang ekonomi baru,” kata dia.
Pemerintah sangat berharap HIPMI Aceh bisa meningkatkan kinerjanya dalam memperkuat gerak investasi di Aceh. Jika investasi meningkat, maka peran swasta dalam pembangunan akan lebih dominan. Tentu saja kondisi tersebut akan mendorong kesejahteraan rakyat tumbuh lebih baik. []
