dikutip dari halaman resmi humas.acehprov.go.id
Adat Salah Satu Program Unggulan Pemerintah Aceh
Dalam sambutannya, Gubernur juga menjelaskan bahwa adat merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan pemerintah Aceh.
Hal ini bahkan telah dituangkan dalam visi dan misi Aceh Hebat, dengan salah satu program unggulannya, yaitu Aceh Meuadab’.
“Makna Aceh Meuadab tidak boleh diterjemahkan dalam arti sempit, karena mengandung amanat untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang santun, damai, cerdas dan berakhlak mulia serta menjauhi sikap dan perilaku intoleran, fitnah dan adu domba. Kita meyakini dengan pasti, bahwa adat Aceh diilhami dan sejalan dengan syariat Islam, sebagaimana pepatah yang sangat populer menyebutkan, Hukom ngen adat hanjeut cree, lagee zat ngen sifeut,” kata Nova.
Ajaran Islam, sambung Nova, menjiwai dan memberikan spirit tinggi bagi pelaksanaan adat Aceh. Tidak boleh membenturkan adat Aceh dengan Islam dan tidak boleh terjadi pelaksanaan adat yang bertentangan dengan Islam.
“Namun, harus dimaklumi, bahwa adat Aceh bukanlah norma yang kaku dan pasif. Adat Aceh adalah norma yang dinamis, sejalan dengan jiwa orang Aceh yang selalu menginginkan perubahan menuju perbaikan hidup yang terus berkembang dari hari ke hari. Ini, menjadi tantangan tersendiri bagi MAA,” imbuh Nova.
Gubernur mencontohkan, di masa lalu adat Aceh belum banyak berbicara tentang birokrasi, narkoba, human trafficking, teknologi informasi, tentang baik buruknya media sosial, dan sebagainya. Namun kini, hal itu menjadi tak terpisahkan saat berbicara tentang adat. Karenanya, pengetahuan adat juga harus dilakukan melalui penulisan, penerbitan naskah hingga disebarkan melalui platform digital agar dapat dibaca generasi sekarang, karena tidak efektif lagi diturunkan melalui pesan verbal.
Gubernur juga berpesan, agar keluarga besar MAA menjadikan raker ini sebagai momentum dalam upaya memberikan solusi bagi penguatan adat Aceh, beriring dengan perumusan kebijakan adat yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial budaya lainnya di tengah-tengah masyarakat Aceh seperti maraknya narkoba, mitigasi bencana, penguatan pendidikan, kearifan lokal, peradilan adat dan lain sebagainya.
“Misalnya, dalam hal penguatan adat Aceh, MAA haruslah mampu membangun semangat lembaga-lembaga adat yang telah tertuang dalam Qanun Aceh, seperti pawang glee, haria peukan, peutua sineubok, dan keujruen blang, agar berfungsi kembali dengan baik. Memikirkan solusi, bagaimana membangun gairah orang Aceh untuk terus bekerja keras dalam menjaga adat dan budayanya, membantu memajukan gampong dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan seni budaya Aceh,” kata Gubernur berpesan.
