Rapat kerja itu mengupas kenaikan harga migas dan proyeksi pemanfaatannya dengan tema “Transisi Keuangan menuju energi hijau”, digelar di Hotel Four Points by Sheraton Manado, Sulawesi Utara, Rabu-Jumat, 8-10 Juni 2022.
Gubernur Aceh menyampaikan syukur, karena pada rapat kerja kali ini bisa dilakukan langsung secara tatap muka. Sehingga banyak diskusi yang bisa dilakukan. “Mudah-mudahan pandemi sudah menjadi endemi,” katanya.
Nova juga berterima kasih kepada dewan pengurus ADPMET yang terdiri 20 provinsi, 58 kabupaten dan 10 kota penghasil migas dan energi terbarukan. Kemudian bisa diwacanakan energi terbarukan ikut hadir di kota-kota.
“Kita juga harus mentracing bahwa peran ADPMET dalam mentransisi energi di daerah yang menciptakan industri migas yang ramah lingkungan adalah sebuah trend ke depan, sebuah obsesi cita-cita luhur, tapi tidak juga harus takut kalau energi ini harus berakhir,” sebut Nova.
Menurut Nova, konteks daerah harus diwacanakan pemanfaatan pendapatan dari perusahaan migas di daerah, khususnya BUMD dalam pengembangan energi terbarukan dan kegiatan migas yang bersih.
“Di Aceh misalnya ada BUMD yang mengelola blok yang kita alih kelolakan dari Pertamina. Itu terjadi karena ada undang-undang Pemerintahan Aceh,” katanya.
Ia menyebutkan, ada juga inovasi yang lain yaitu pengurangan industri karbon, sebuah inovasi green. Lalu ada beberapa inovasi yang datangnya dari forum ADPMET dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, termasuk yang menyangkut payung hukum.
“Itu bisa kolaborasi semua, karena manfaatnya bisa dirasakan semuanya. Kemudian kita mengajak semua elemen saling berkolaborasi kongkrit terhadap masalah energi ini untuk mencapai produksi migas dengan metode yang update yang lebih bersih, yang ramah lingkungan,” ujarnya.Staf Khusus Menkeu bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin mengatakan, topik rapat kerja kali ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim.
“Saya yakin APBN sebagai bentuk konvensi nasional tetap akan kita gunakan sebagai instrumen pembangunan nasional yang diantaranya mitigasi perubahan iklim dan juga kebijakan transisi energi,” sebutnya.
Masyita menyebutkan, sebelum pandemi Indonesia masih dalam momentum pertumbuhan dimana perekonomian stabil. Pembangunan infrastruktur sudah dilakukan secara masif, tapi tentu harus dilakukan lagi, reformasi birokrasi terus berlanjut.
“Mudah-mudahan habis pandemi lebih membaik,” katanya.
Sementara, Sekjen ADPMET, Dr Andang Bachtiar mengatakan, seperti diketahui rapat kerja sejak pertama ADPMET dulu namanya FKDPM, lalu menjadi ADPM, dan sekarang ADPMET.
“Rapat itu dalam setahun ada dua rapat kerja, dalam rangka menyerap aspirasi anggota dengan tema-tema tertentu. Kemudian kita advokasikan baik ke industri, terutama ke pemerintah pusat. Hal itu sebenarnya dalam rangka menjalankan salah satu misi ADPMET,” sebutnya.
Ia menyebutkan, sejak berdirinya ADPMET 21 tahun lalu didasari semangat realisasi untuk keadilan bagi daerah penghasil migas. Semua daerah penghasil migas dibentuk secara masif.
Hadir dalam acara itu Kepala Dinas ESDM Aceh Mahdinur, Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Almuniza Kamal SSTP MSi, Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Zubir Sahim, Direktur PT Pema Global Energi (PGE), Teuku Muda Ariaman.
