Berdasarkan informasi dari BPS, Inflasi Gabungan 3 Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Aceh pada Mei 2023 sebesar 3,34% (year on year / yoy), lebih rendah dari April 2023 sebesar 4,05% (yoy). Secara bulanan, inflasi Mei 2023 sebesar 0,30% (month to month / mtm), setelah bulan sebelumnya mencatatkan angka -0,11% (mtm).
Angka inflasi tersebut berada di rentang target inflasi nasional, yaitu sebesar 3±1% (yoy). Dari data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan di Aceh berasal dari kenaikan harga beberapa komoditas seperti bensin, beras, rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, sewa rumah, emas perhiasan, angkutan antar kota, dan telur ayam ras.
Secara bulanan, inflasi di Aceh pada Mei 2023 terutama berasal dari komoditas ikan tongkol/ikan ambu-ambu, daging ayam ras, jeruk, ikan dencis, dan rokok kretek filter. Tekanan inflasi disebabkan oleh naiknya harga ikan tongkol akibat cuaca yang tidak menentu sehingga membatasi aktivitas nelayan. Selain itu, kenaikan harga daging ayam ras juga mendongkrak inflasi yang dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dari wilayah pemasok khususnya Medan, Sumatera Utara.
Untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menempuh strategi 4K, yaitu menjaga Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif. Harapannya, menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) Idul Adha, masyarakat tidak melakukan panic buying dan tidak perlu menimbun komoditas, khususnya komoditas pangan. Sinergi dan kolaborasi terus dibangun untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, sehingga harapannya inflasi dapat selalu terkendali.
“Terdapat tujuh program/kegiatan pengendalian inflasi pemerintah Aceh, yang terdiri dari melaksanakan operas pasar/pasa murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, penyusunan kebijakan pengendalian inflasi daerah, penguatan stok pangan melalui gerakan menanam dan peningkatan produksi dan distribusi pangan, dukungan transportasi dari APBD/APBA, koordinasi dan asistensi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan monev upaya pengendalian inflasi daerah. Semua upaya telah dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Aceh.” ujar Amirullah, selaku Kepala Biro Perekonomian Provinsi Aceh
Selanjutnya, Marzuki menjelaskan, “Untuk operasi pasar, Disperindag Provinsi Aceh sudah mengalokasikan anggaran sebesar 17,65 Miliar yang per 26 Juni telah terealisasi sebesar 11,66 M (66%). Ke depan, Disperindag bekerja sama dengan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Aceh terus berupaya mendorong pelaksanaan operasi pasar, tidak hanya di kota perhitungan IHK, namun juga di kantong kemiskinan di Provinsi Aceh guna menekan laju inflasi, menekan kemiskinan, dan mengurangi angka stunting.”
Pencapaian inflasi di Aceh yang relatif rendah dan stabil pada Mei 2023 menandakan bahwa pendapatan riil dan daya beli masyarakat terjaga sehingga tetap mampu membeli barang/jasa yang dibutuhkan sehari-hari. Inflasi yang stabil juga menciptakan kepastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menjaga kestabilan inflasi pada level rendah merupakan tugas penting. Karena ini sama saja dengan menjaga keterjangkauan harga barang/jasa bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mempertahankan kesejahteraan.
Inflasi Tahunan Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh pada akhir tahun kerapkali lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera. Meskipun demikian, realisasi inflasi tersebut lebih tertahan dari realisasi inflasi Nasional dan Sumatera pada April 2023 dan terus berlanjut hingga Mei 2023. Angka realisasi inflasi di Provinsi Aceh pada Mei yang mencatatkan angka 3,34% (yoy) lebih rendah dari inflasi Sumatera yang sebesar 3,62% (yoy) dan inflasi Nasional yang sebesar 4,00% (yoy). Dengan realisasi tersebut, Provinsi Aceh menjadi Provinsi dengan inflasi tahunan terendah ke-6 se-Indonesia, setelah Sulbar, Babel, Kepri, Kaltara, dan Gorontalo.
