Pada kesempatan kali ini, kegiatan dilaksanakan di Rumoh Bieng Cafe, Banda Aceh, dan dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto P.
Perekonomian Sumatera pada triwulan II-2023 tumbuh sebesar 4,90% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I-2023 yang tumbuh sebesar 4,78% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan ekonomi terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, dan Lampung. Secara spasial, perlambatan perekonomian Provinsi Aceh dipengaruhi oleh penurunan kinerja pada sektor pertambangan. Sejalan dengan itu, melemahnya harga komoditas global juga menjadi salah satu faktor melambatnya perdagangan luar negeri di sektor pertambangan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Sumatera Selatan (5,24%), Riau (4,88%), dan Sumatera Utara (5,19%).
Dari sisi inflasi, inflasi Provinsi Aceh pada Juli 2023, dilihat dari gabungan 3 Kota IHK di Provinsi Aceh mencatatkan inflasi sebesar 0,19% (mtm) atau 2,02% (yoy).
Dengan realisasi inflasi tersebut, Aceh menjadi provinsi dengan inflasi terendah ke-3 se-Sumatera. Inflasi Gabungan kota IHK di Provinsi Aceh terus menunjukkan perbaikan dan diperkirakan akan terus berada pada angka target inflasi nasional 3±1% sepanjang tahun 2023. Hal ini didorong oleh kolaborasi dan koordinasi antar anggota TPID di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Aceh.
Dilihat dari komoditas penyumbang inflasi di Provinsi Aceh, 5 komoditas utama pada bulan Juli 2023 berasal dari komoditas Cabai Merah (0,16%), Angkutan Udara (0,08%), Beras (0,04%), Kentang (0,03%), dan Ikan Tuna (0,02%). Secara tahunan, 5 komoditas utama berasal dari komoditas Bensin (0,81%), Beras (0,41%), Rokok Kretek (0,30%), Daging Ayam (0,19%), dan Sewa Rumah (0,13%).
Dalam rangka mengendalikan stabilitas harga dengan menjaga tekanan inflasi pada rentang 3±1%, Bank Indonesia Provinsi Aceh terus menggalakkan strategi 4K. Strategi 4K ini terdiri dari ‘K’ pertama, Keterjangkauan Harga, ‘K’ kedua, Ketersediaan Pasokan, ‘K’ ketiga, Kelancaran Distribusi, dan ‘K’ keempat, Komunikasi Efektif.
Selain itu, Bank Indonesia Provinsi Aceh juga terus melaksanakan 7 Program Unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yaitu Dukungan Pelaksanaan Operasi Pasar Murah; Penguatan Ketahanan Pangan Strategis; Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD); Dukungan Subsidi Ongkos Angkut; Pemanfaatan Alsintan dan Saprotan; Penguatan Infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK); serta Penguatan Koordinasi dan Komunikasi untuk menjaga ekspektasi Inflasi. Hal-hal tersebut tentunya harus terus dijaga dan didorong dengan penguatan sektor-sektor unggulan secara bersama-sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh.
Pada tanggal 14 s.d. 20 Agustus 2023, Bank Indonesia Provinsi Aceh telah melaksanakan kegiatan Pekan QRIS Nasional (PQN) 2023 dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan QRIS oleh masyarakat yang diselenggarakan serentak di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia. PQN sendiri mengusung tema “QRISnya Satu, Menangnya Banyak”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 20 Agustus 2023 dengan rangkain mulai dari sosialisasi kepada SMA dan Pendamping Bansos, Diskon UMKM pilihan, dan puncaknya di Car Free Day (CFD) Banda Aceh yang dihadiri Pj. Sekda Kota Banda Aceh dan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh. Kegiatan CFD diawali dengan senam bersama dan dilanjutkan dengan lomba ranking satu untuk siswa SD. Kegiatan ini juga memberikan diskon belanja bagi masyarakat yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS kepada UMKM di CFD yang telah menerima pembayaran QRIS. Total lebih dari 1.000 peserta yang hadir pada CFD tersebut.
Berdasarkan hasil pengisian Indeks Elektornifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Semester I 2023, terdapat 14 Pemda yang telah masuk dalam kategori digital di Provinsi Aceh. Sementara perkembangan QRIS di Provinsi Aceh per Juni 2023 telah terdapat 394 ribu pengguna dengan pertambahan pengguna di tahun 2023 sebanyak 113 ribu pengguna atau 50% dari target BI Aceh sebanyak 226 ribu pengguna baru. Dari sisi transaksi, per Juni 2023 telah terdapat 3,8 Juta transaksi atau 76% dari target BI Aceh sebanyak 5 juta transaksi.
Selanjutnya, pada tanggal 21 Agustus 2023, Bank Indonesia Provinsi Aceh bersama Dinas terkait telah melaksanakan beberapa kegiatan mendukung GNPIP diantaranya:
Business Matching CSR untuk mendukung ketahanan pangan yang berkolaborasi dengan Biro Perekonomian Provinsi Aceh selaku sekretariat TPID dan BAPPEDA Aceh selaku pengurus CSR. Kegiatan ini menghadirkan 19 UMKM/Kelompok Tani yang merupakan binaan 4 Dinas yang berkaitan dengan ketahanan pangan, yaitu Distanbun, DPMG, DiskopUKM, dan Disperindag yang membutuhkan pendanaan. Selanjutnya kegiatan ini juga turut menghadirkan 10 perusahaan yang terdiri dari BUMN, BUMD, hingga swasta. Dari kegiatan tersebut dihasilkan 11 MoU yang menyatakan ketertarikan antara penyalur dengan penerima manfaat CSR.
Rapat Koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Aceh yang diwakili oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Mawardi. Kegiatan diawali dengan pemaparan kondisi terkini inflasi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto P.
Selanjutnya dilakukan diskusi derta tanya jawab dua arah antar peserta yang membahas terkait potensi risiko inflasi, salah satunya adalah potensi badai El Nino yang diprakirakan terjadi di 2023.
Gerakan Tanam (Gertam) Padi yang diselenggarakan di Desa Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Bupati Aceh Tengah dan Bupati Aceh Tamiang, pimpinan SKPA, Bank Indonesia Lhokseumawe, serta turut disaksikan oleh UMKM/Kelompok Tani binaan Dinas yang telah mengikuti business matching pada hari sebelumnya. Kegiatan menanam padi bersama di lahan milik warga ini menunjukkan semangat TPID untuk terus berkolaborasi dan bersinergi menyokong ketahanan pangan di Provinsi Aceh.
Terakhir, pada tanggal 9 s.d. 15 September 2023 Bank Indonesia Provinsi Aceh akan melaksanakan kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) yang merupakan upaya BI dalam melakukan pemenuhan kebutuhan uang dalam jumlah cukup di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) diantaranya Pulau Weh, Pulau Nasi, Pulau Breuh, Pulau Banyak, dan Pulau Seumeulue bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL). Rangkaian ERB terdiri dari:
Layanan kas keliling sebagai upaya mempercepat proses penarikan uang lusuh dan ketersediaan Rupiah.
Pemantauan eksistensi Rupiah dan perkembangan ekonomi wilayah terpencil.
Sosialisasi dan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP Rupiah).
Pemberian bantuan Program Sosial Bank Indonesia kepada masyarakat di masing-masing pulau.[]
