Menjelang kunjungan tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Aceh, meminta orang nomor dua di NKRI itu agar dapat menyelesaikan agenda besar di Aceh, tak hanya sekedar kunjungan bersifat seremonial. Diantaranya, harus mampu menyelesaikan Polemik Pembangunan Jalan Tol Aceh (Sibanceh), dimana sampai dengan hari ini masih banyak pembebasan lahan yang bersengketa. Kemudian terkait Revisi UUPA serta Penguatan Perbankan Syariah dalam meningkatkan Ekonomi Rakyat Aceh.
Hal ini disampaikan oleh Sekjend DPW SEMMI Aceh, Muhammad Hasbar Kuba kepada awak media melalui siaran pers Senin (4/9/2023).
Menurutnya, diakhir masa periodesasi Kabinet Indonesia Maju, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah yang belum terselesaikan dengan baik dan terukur, terutama di wilayah Aceh.
"Sejauh ini pantauan kami dilapangan, masih banyak pekerjaan Program Nasional di Aceh belum tuntas di kerjakan, seperti Jalan Tol Sibanceh, bahkan pembebasan lahan jalan tol yang menghubungkan Banda Aceh - Medan hingga hari ini belum ada penyelesaiannya,"ungkap Hasbar yang akrap disapa Dek Boy.
Tak hanya itu, Dek Boy juga mendesak agar Wapres Ma'ruf Amin menjadi penjembatan atau mediator dalam hal revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), pasalnya, sudah 18 Tahun Perdamaian MOU Helsinky masih banyak butir-butir poin yang belum dapat diimplementasikan di tatanan Pemerintahan Aceh, salah satunya adalah terkait Qanun Bendera dan Lambang Aceh, bagi hasil Minyak Bumi dan Gas (Migas) serta Kesejahteraan Eks Kombatan dan korban konflik Aceh.
"Sampai hari ini belum ada titik terang kejelasan tentang Qanun Bendera dan Lambang Aceh, bagi hasil Migas dan kesejahteraan Eks Kombatan serta Korban konflik Aceh. Demikian juga lapangan kerja bagi masyarakat Aceh, sehingga angka pengangguran semakin tinggi di kalangan generasi Aceh," jelas Dek Boy.
Kemudian, lanjutnya, kehadiran Wapres Ma'ruf Amin juga diharapkan harus dapat menekan dan mengoptimalkan pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang sedang berjalan di Aceh, sebab perbaikan system perbankan Syari'ah sejauh ini belum mampu meningkatkan ekonomi rakyat Aceh secara segnifikan, dimana masih mandeg dalam hal transaksional.
"Kami harap Wapres memberikan kontribusi yang tanggap terhadap penguatan Perbankan Syari'ah dan adanya pengembangan peningkatan ekonomi bagi rakyat Aceh kedepannya," tutupnya.
