Perekonomian Sumatera pada triwulan II-2023 tumbuh sebesar 4,90% (yoy),
meningkat dibandingkan triwulan I-2023 yang tumbuh sebesar 4,78% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan ekonomi terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, dan Lampung. Secara spasial, Provinsi Aceh tumbuh sebesar 4,37% (yoy), melambat akibat dipengaruhi oleh penurunan kinerja pada sektor pertambangan. Sejalan dengan itu, melemahnya harga komoditas global juga menjadi salah satu faktor melambatnya perdagangan luar negeri di sektor pertambangan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Sumatera Selatan (5,24%), Sumatera Utara (5,19%), dan Sumatera Barat (5,14%).
Dari sisi inflasi, inflasi Provinsi Aceh pada Agustus 2023, dilihat dari gabungan 3 Kota IHK di Provinsi Aceh mencatatkan inflasi sebesar -0,15% (mtm) atau 2,39% (yoy). Dengan realisasi inflasi tersebut, Aceh menjadi provinsi dengan inflasi terendah ke-2 se-Sumatera. Inflasi Gabungan kota IHK di Provinsi Aceh terus menunjukkan perbaikan dan diperkirakan akan terus berada pada angka target inflasi nasional 3±1% sepanjang tahun 2023. Hal ini didorong oleh kolaborasi dan koordinasi antar anggota TPID di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Aceh.
Dilihat dari komoditas penyumbang deflasi di Provinsi Aceh, 5 komoditas utama pada bulan Agustus 2023 berasal dari komoditas Daging Ayam Ras (-0,12%), Bawang Merah (-0,11%), Jeruk (-0,08%), Udang Basah (-0,07%), dan Ikan Tongkol (-0,07%). Secara tahunan, 5 komoditas utama berasal dari komoditas Beras (0,41%), Rokok Kretek (0,32%), Daging Ayam (0,07%), Telur Ayam Ras (0,07%), dan Minyak Goreng (0,07%).
Dalam rangka mengendalikan stabilitas harga dengan menjaga tekanan inflasi pada rentang 3±1%, Bank Indonesia Provinsi Aceh terus menggalakkan strategi 4K. Strategi 4K ini terdiri dari ‘K’ pertama, Keterjangkauan Harga, ‘K’ kedua, Ketersediaan Pasokan, ‘K’ ketiga, Kelancaran Distribusi, dan ‘K’ keempat, Komunikasi Efektif.
Selain itu, Bank Indonesia Provinsi Aceh juga terus melaksanakan 7 Program Unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yaitu Dukungan Pelaksanaan Operasi Pasar Murah; Penguatan Ketahanan Pangan Strategis; Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD); Dukungan Subsidi Ongkos Angkut; Pemanfaatan Alsintan dan Saprotan; Penguatan Infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK); serta Penguatan Koordinasi dan Komunikasi untuk menjaga ekspektasi Inflasi. Hal-hal tersebut tentunya harus terus dijaga dan didorong dengan penguatan sektor-sektor unggulan secara bersama-sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh.
Perkembangan QRIS di Provinsi Aceh per Juli 2023 telah terdapat 415 ribu pengguna dengan pertambahan pengguna di tahun 2023 sebanyak 134 ribu pengguna 59,29% dari target BI Aceh sebanyak 226 ribu pengguna baru. Dari sisi transaksi, per Juli 2023 telah terdapat 4,5 Juta transaksi atau 90% dari target BI Aceh sebanyak 5 juta transaksi.
Investasi merupakan salah satu indikator yang penting untuk diperhatikan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Provinsi Aceh masih sangat bergantung kepada Konsumsi RT dengan pangsa 54,15% terhadap PDRB pada tahun 2022. Investasi hanya memiliki pangsa 32,02% terhadap PDRB di tahun yang sama. Nilai ini jauh tertinggal dibanding Maluku Utara (pangsa Investasi 74,52%) dan Sulawesi Tengah (pangsa Investasi 49,45%) yang merupakan provinsi dengan pertumbuhan tertinggi pertama dan kedua pada tahun 2022. Melihat hal tersebut, penting bagi Provinsi Aceh untuk mendorong pertumbuhan investasinya guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi mereka.
Salah satu upaya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dalam mendorong Investasi di Provinsi Aceh adalah melalui Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue (AGASID) 2023. AGASID 2023 merupakan kegiatan yang digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh bekerja sama dengan Regional Investor Relations Unit (RIRU)-Bank Indonesia Kantor Perwakilan Aceh, yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak, baik dalam maupun luar negeri, untuk berpartisipasi dalam pembahasan pembangunan dan investasi yang berkelanjutan dan berwawasan kepada pelestarian lingkungan, berdampak sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) atau ESG (Environmental, social, and governance).[]
