Pada sesi diskusi panel yang berlangsung, Kolonel Czi Widya Wijanarko, S.Sos., M.Tr.(Han) memaparkan pentingnya menjaga netralitas TNI dalam ranah politik sebagai bentuk komitmen kepada bangsa dan negara. Beliau menjelaskan bahwa netralitas TNI sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang melarang keterlibatan anggota TNI dalam politik praktis.
Kolonel Czi Widya Wijanarko, S.Sos., M.Tr.(Han), menekankan bahwa ketentuan ini menjadi dasar bagi seluruh prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam kampanye politik atau kegiatan yang bersifat partisan, sehingga TNI tetap berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang independen dan tidak memihak.
“Undang-Undang tersebut melarang anggota TNI untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis. Ini adalah bentuk komitmen TNI untuk menjaga netralitas. Pelanggaran netralitas akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan internal militer dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Kolonel Czi Widya Wijanarko, S.Sos., M.Tr.(Han).
Lebih lanjut, Kolonel Czi Widya Wijanarko, S.Sos., M.Tr.(Han), menghimbau masyarakat untuk turut serta membantu dalam menjaga netralitas TNI.
“Kami berharap masyarakat aktif mengawasi dan melaporkan jika ada anggota TNI yang diduga terlibat dalam politik praktis. Kami telah menyiapkan posko Netralitas TNI di Makodim untuk menerima laporan dari masyarakat terkait hal ini. Dukungan dan pengawasan dari masyarakat sangat penting dalam menjaga netralitas TNI,” ungkap Dandim 0101/KBA.
Penegasan tersebut merupakan langkah penting yang diharapkan dapat menciptakan suasana pemilu yang jujur dan adil, serta menjaga kondusivitas wilayah Aceh Besar selama proses pemilihan. Dengan komitmen TNI yang kuat terhadap netralitas, serta dukungan dan pengawasan dari masyarakat, diharapkan Pilkada dapat berlangsung dengan aman, damai, dan lancar, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipercaya oleh rakyat.
