!
Menurutnya, saat ini polarisasi yang dilakukan oleh “ Master Camp “ Paslon Gub Nomor urut 01, sudah keterlaluan.
Narasi yang ditebar oleh Timses 01 tersebut via Sosmed, influenzer, Buzzer serta “ Pelanduk Politik “ pendukung 01 di Media Massa sudah tidak layak di konsumsi oleh publik, ini adalah kemunduran dalam tatanan kemajuan demokrasi di Provinsi Aceh.
Perlu saudara Bustami ketahui bahwa pasca Damai Aceh tahun 2005 di Helsinki yang telah terjadi itu tentu atas dedikasi dan kesungguhan kedua belah pihak Yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka ( GAM ) dalam menyelamatkan Rakyat Aceh agar tidak terlalu dalam terjebak dalam jurang perang saudara yang menghasilkan korban jiwa dan harta yang penuh dengab amisnya darah dan air mata.
Perjanjian tersebut pula yang mengantarkan Aceh ke gerbang peradaban baru Post conflict selama 32 tahun sejak Wali Hasan Ditiro mendeklarasikan gerakan perjuangan pembebasan Aceh sejak tahun 2006.
Tak elok lah, narasi bahasa “ awak Toet rumoh sikula, bodoh, awai bangai “ serta di serang framing oleh Bustami. Takut dalam berdebat serta orang primitif atau diklasifikasikan bahwa group pasangan Cagub 02 sang Panglima H Muzakir Manaf dan H Fadhullah SE adalah pasangan inferior yang menjadi momok aliran brutalisme serta vandalisme politik ini cara bejat dan picik serta kejam tak beretika.
Dengan perkembangan masa penuh kemajuan teknologi sekarang ini, kenapa ? Karena kita tidak mau meninggalkan legacy demokrasi penuh ujaran dan sifat kebencian kepada generasi penerus Aceh kedepan. Dalam sejarah politik Pilkada Aceh baru Pilkada kali ini tidak ada korban jiwa akibat pembunuhan baik di bacok atau tertembak senjata api yang tak bertuan.
Dengan dinamika perkembangan polarisasi dan dikotomi politik yang di injeksi oleh Master Camp Bustami dan timsesnya, maka sungguh sudah sangat tajam sehingga membuat saya harus angkat bicara.
Karena sebelum terlalu terbentuk iris belah jurang pemisah permusuhan dan terkotak kotak group pendukung yang notabene rakyat Aceh yang bersaudara, mulai hari ini segara hentikan, ujar Hamidy Arsa SIP, Msi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Gerindra Aceh.
Bustami dan Fadil harus tahu, bahwa dana Otsus Aceh serta berbagai hak keistimewaan Aceh dalam UUPA Nomor 11 tahun 2006 adalah turunan dari MoU Helsinki, kita bayar mahal dengan korban puluhan ribu nyawa melayang baik konflik, gempa dan tsunami yang meluluh lantak Aceh pada tahun 2004.
Bustami dan Fadhil jangan gagal paham bahwa Muzakir Manaf adalah mantan Panglima Tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang telah bersusah payah merawat damai Aceh selama 19 Tahun sedangkan Fadhullah adalah mantan Komandan Operasi GAM wilayah Pidie dan telah berpengalaman
Di parlemen Pusat juga cukup mumpuni didalam politik.
Saya ingin tegaskan Hentikan Politik sesat, Politik Polarisasi, Politik Dikotomi serta Politik Playing Victim, karena kalian sadar sedang berhadapan dengan siapa, saran saya segera hentikan, jangan kalian bangunkan harimau yang sedang tidur, mari kita berpolitik secara elegan dan sehat serta penuh kedewasaan dan totalitas secara bermoral.(*)
