Audiensi ini bertujuan untuk membahas persiapan dan koordinasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Aceh yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Dalam pertemuan tersebut, Pangdam IM dan Brigjen Teddy Sudjarwo saling berdiskusi mengenai berbagai aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan kelancaran Pilkada, termasuk peran TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan.
Pangdam IM menyampaikan dukungannya terhadap upaya Tim Pemantauan Pilkada Kemenko Polkam untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman, damai, dan demokratis. “Kami siap bekerja sama dengan semua pihak, termasuk Kemenko Polkam, untuk memastikan tidak ada gangguan yang merusak proses demokrasi di Aceh. Kami juga akan memastikan bahwa seluruh personel TNI di lapangan siap untuk membantu mengamankan setiap tahapan Pilkada,” ujar Pangdam.
Sementara itu, Brigjen Teddy Sudjarwo dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kesiapan TNI, khususnya Kodam IM, dalam mendukung pelaksanaan Pilkada. Ia menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak terkait, baik TNI, Polri, Komisi Independen Pemilihan (KPI), Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), serta pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan Pilkada yang aman dan kondusif.
“Pilkada adalah pesta demokrasi yang harus kita jaga bersama. TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan situasi yang aman, tertib, dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Brigjen Teddy.
Lebih lanjut, Brigjen Teddy Sudjarwo, selaku Ketua Tim Pemantauan Pilkada, menyampaikan arahan dari Menko Polkam, “Jangan sampai pemerintahan yang terpilih nanti tercederai. Kami menekankan pentingnya netralitas semua pihak agar Pilkada serentak ini dapat berlangsung dengan aman, lancar, jujur, adil, dan sukses.”
Selain itu, Menko Polkam juga telah membentuk desk koordinasi Pilkada serentak yang beranggotakan 16 kementerian dan lembaga. Desk koordinasi ini memiliki beberapa fungsi penting, antara lain untuk melaksanakan pemantauan situasi dan kondisi pada setiap tahapan Pilkada serentak 2024, serta memastikan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan indeks kerawanan Pemilu dari Bawaslu, indeks potensi kerawanan Pilkada dari Polri, dan pemetaan dari TNI, desk koordinasi ini akan melaksanakan pemantauan Pilkada di 15 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk Aceh.
Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan dan kerja sama antara TNI dan instansi terkait dalam menghadapi tantangan Pilkada, dengan harapan dapat mengoptimalkan peran masing-masing demi kelancaran pelaksanaan Pilkada di Provinsi Aceh.
Turut hadir dalam audiensi tersebut, Asops Kasdam IM, Kapendam IM, Waasintel, serta perwakilan dari Kemenko Polkam, di antaranya Kabid Otsus Aceh, DKI Jakarta, dan DIY Kolonel Inf Verdy De Irawan, Kabid Penanganan Kejahatan Konvensional Kombes Pol Wahyu Imam Santoso, dan Analis Kebijakan Kemenko Polkam Bapak Faisal Rizki.
