Anti korupsi Sedunia (Hakordia), yang berlangsung Senin 9 Desember 2024 di
lapangan Kantor Kejati Aceh, Jalan, Dr. Mohammad Hasan, Batoh, Banda Aceh.
Upacara ini dipimpin oleh Wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Aceh, Muhibuddin,
S.H., M.H., yang diikuti oleh Asisten, Kooordinator dan seluruh pegawai
Kejaksaan Tinggi Aceh.
Hari Anti Korupsi kali ini mengusung tema “BERSAMA MELAWAN
KORUPSI UNTUK INDONESIA MAJU”. Tema ini selaras dengan Asta-Cita
Persiden Republik Indonesia untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan
birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada kesempatan itu
Muhibuddin membacakan amanat Jaksa Agung Republik Indonesia.
Dalam amanat yang disampaikan, Jaksa Agung RI menegaskan
pentingnya komitmen seluruh elemen bangsa, termasuk Kejaksaan, untuk
terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi sebagai salah satu pilar
pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Jaksa Agung menyoroti capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia
yang stagnan di angka 34 pada tahun 2024, dan menekankan perlunya sinergi
antara pencegahan, penindakan, dan perbaikan sistem dalam pemberantasan
korupsi. "Korupsi tidak hanya merusak perekonomian negara, tetapi juga
merongrong stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, pemberantasan
korupsi harus dilakukan secara holistik, sistemik, dan integratif," ujar Wakajati
Aceh saat membacakan amanat.
Dalam rangkaian kegiatan Harkodia, Wakajati juga menegaskan perlunya
integritas, profesionalisme, dan sinergi antar aparat penegak hukum untuk
memastikan penanganan perkara korupsi berjalan secara efektif. "Jaksa harus
menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum yang bersih dan
berintegritas. Moralitas yang baik akan menciptakan integritas yang kokoh
dalam pelaksanaan tugas," ujar Muhibuddin juga mengapresiasi Aspisus Kejati
Aceh yang melaksanakan penindakan hukum kasus korupsi di Aceh.
Selain itu upaya pencegahan terus menjadi fokus utama, baik melalui
penegakan hukum maupun edukasi, penyuluhan hukum yang selama ini
dilaksanakan oleh Humas Penkum kejati Aceh yang melibatkan kerja sama
dengan,intansi pemerintahan, peran aktif berbagai elemen, termasuk LSM dan
organisasi lainnya, yang dilakukan secara berkesinambungan.[]
